emmacasphotography

Jakarta -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan teguran kepada sepuluh Bupati/Wali Kota terkait pencairan insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda). Teguran yang diberikan melalui surat tertanggal 26 Agustus 2021 itu dialamatkan untuk 5 Wali Kota, yakni Wali Kota Padang, Wali Kota Bandar Lampung, Wali Kota Pontianak, Wali Kota Langsa, dan Wali Kota Prabumulih, serta 5 Bupati, yakni Bupati Nabire, Bupati Madiun, Bupati Gianyar, Bupati Penajam Paser Utara, dan Bupati Paser. Diketahui, berdasarkan details Kementerian Keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran lnsentif Tenaga Kesehatan Daerah (lnnakesda) Tahun 2021 yang bersumber dari refocusing 8% Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021, sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021, kesepuluh daerah tersebut mendapat catatan khusus dalam pencairan Innakesda dengan rincian sebagai berikut: Pertama, Kota Padang belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang bersumber dari enhancing 8%

Jakarta - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ada 10 provinsi dengan konsentrasi varian delta virus corona yang cukup tinggi. Oleh karenanya, Kemenkes meminta 10 provinsi tersebut terus meningkatkan pelaksanaan screening dan tracing untuk mencegah semakin meluasnya sebaran infection corona. "Sepuluh provinsi itu yakni, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua," Nadia dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/8/2021). "Kami imbau provinsi-provinsi tersebut untuk lebih waspada dan meningkatkan testing dan tracingnya. Mengingat jumlah varian delta yang terdeteksi cukup tinggi,"tegasnya. Menurut Nadia, saat ini angka screening price di 10 provinsi tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, Nadia meminta provinsi-provinsi lai

Jakarta -  Data penerima bantuan sosial (Bansos) harus dikoordinasikan secara ringkas antara pemerintah pusat, terutama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang meminta polemik information bansos tidak malah dibahas melalui media. Menurut dia, polemik data penerima bansos antara Kemensos dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera diselesaikan dengan langkah koordinasi kedua pihak. "Mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi information, tetapi kalau ada, ya koordinasikan secepatnya, jangan sindir menyindir di media," kata Sahroni, seperti dikutip Antara, Rabu (4/8). Dia menilai dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama seperti itu apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain. Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif terkait suatu persoalan, maka sebaiknya bisa diselesaikan mela