Anggota DPR Minta Kemensos dan Pemda Lebih Ringkas Penerimaan Data Bansos
Jakarta - Data penerima bantuan sosial (Bansos) harus dikoordinasikan secara ringkas antara pemerintah pusat, terutama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang meminta polemik information bansos tidak malah dibahas melalui media.
Menurut dia, polemik data penerima bansos antara Kemensos dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera diselesaikan dengan langkah koordinasi kedua pihak.
"Mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi information, tetapi kalau ada, ya koordinasikan secepatnya, jangan sindir menyindir di media," kata Sahroni, seperti dikutip Antara, Rabu (4/8).
Dia menilai dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama seperti itu apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain.
Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif terkait suatu persoalan, maka sebaiknya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik sehingga rakyat tidak bingung.
"Posisi mereka sama-sama eksekutif, jadi kurang tepat apabila berbicara atau menanggapi surat melalui media," ujarnya.
Menurut dia, wajar apabila legislatif mengkritik kinerja eksekutif namun tidak tepat ketika sesama eksekutif saling 'serang' sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi bingung.
Menurut dia, polemik data penerima bansos antara Kemensos dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera diselesaikan dengan langkah koordinasi kedua pihak.
"Mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi information, tetapi kalau ada, ya koordinasikan secepatnya, jangan sindir menyindir di media," kata Sahroni, seperti dikutip Antara, Rabu (4/8).
Dia menilai dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama seperti itu apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain.
Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif terkait suatu persoalan, maka sebaiknya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik sehingga rakyat tidak bingung.
"Posisi mereka sama-sama eksekutif, jadi kurang tepat apabila berbicara atau menanggapi surat melalui media," ujarnya.
Menurut dia, wajar apabila legislatif mengkritik kinerja eksekutif namun tidak tepat ketika sesama eksekutif saling 'serang' sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi bingung.
Komentar
Posting Komentar